Inspektorat Jenderal Kementrian Hukum dan HAM disingkat Itjen Kemenkumham merupakan organisasi pengawasan dalam lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Itjen Kemenkumham memegang 33 provinsi untuk diawasi di seluruh indonesia dimana dalam pengawasan tersebut yang didapatkan berupa data dan informasi yang harus diolah dalam waktu singkat. Permasalahan yang terdapat di Itjen Kemenkumham belum mengembangkan TI (Teknologi Informasi) yang dapat membantu dalam mendukung pekerjaan pegawainya, maka diperlukan rencana induk (blueprint) sebagai pedoman dalam merancang kebutuhan. Itjen Kemnkumham adalah lembaga pemerintahan sehingga jika akan merancang rencana induk harus mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh Keminfo yaitu Tata Kelola TIK Nasional. Dalam pedoman terdapat 5 komponen yang perlu dibangun salah satunya adalah arsitektur aplikasi yaitu model aplikasi organisasi yang mendefinisikan lingkup aplikasi beserta persyaratan dan spesifikasi desainnya. Selain Tata Kelola TIK Nasional yang dibutuhkan metode analisis berperan penting dalam perancangan arsitektur aplikasi. Salah satu metodenya adalah analisis kesenjangan yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja organisasi dan metode matriks Mc Farlan yang digunakan untuk mengetahui prioritas waktu pembangunan sistem. Maka hasil akhir blueprint yang diharapkan dapat tersusun dengan baik menggunakan pedoman dan metode analisis tersebut.